SELAMAT DATANG!!!
Hadir dengan informasi pendidikan, kewarganegaraan, seputar guru, pembelajaran, artikel dan penelitian (PTK). Bagi siswaku, web ini merupakan papan tulis online, bagi rekan guru: take and give. Selamat Belajar!!!

Kamis, 19 Desember 2013

HUKUM KITA: ANTARA BAJU DAN ISINYA

Ketika aturan diundangkan ke publik ibaratnya mempromosikan sepotong baju. Baju itu untuk dikenakan pada badan kita. Ketika baju itu pas dibadan, berarti ketika membuat sudah diukur sesuai prototipe badan si pemakai. Harapan pembuat baju tentu agar yang mengenakan benar-benar cocok dengan kemauannya. Karena itu sebelum dipotong dan dijahit pada waktu merancang dikonsultasikan pada sang calon pemakai.

Ilustrasi di atas persis pada pembuatan produk hukum, ketika hukum akan diciptakan maka harus ada studi lapangan terlebih dahulu, mendengar keinginan masyarakat. Karena pada hakekatnya yang akan memakai hukum itu adalah masyarakat. Jadi antara keinginan masyarakat dengan pembuat hukum harus sesuai. Harapannya tentu bila diundangkan akan bisa dilaksanakan dengan penuh kepercayaan dan berwibawa. Akan terbentuk supremasi hukum tentunya. Bagaiamana jika tidak sesuai?

Seperti pada ilustrasi di atas, jika baju yang dikenakan ternyata tidak cocok, maka tidak akan dipakai baju itu, atau terpaksa dipakai oleh sang empunya karena tidak ada baju lagi yang dikenakan. Demikian juga hukum kita, bila tidak sesuai dengan keinginan publik, maka aturan itu tidak diindahkan, atau dilaksanakan dengan keterpaksaan. Bisa jadi akan "dimodifikasi" oleh masyarakat, dilaksanakan tapi sesuai dengan selera publik, padahal aturan bakunya tetap. Keadaan demikian membuat aturan tersebut tidak ada 'ruh'nya. Supremasi yang diharapkan muncul dari aturan tersebut tidak ada, karena telah terjadi multitafsir sesuai dengan keinginan masyarakat yang majemuk.

Pada kasus-kasus besar luar biasa dampaknya, akan membuat perdebatan panjang karena dinilai telah cacat produk dan cacat proses. Jika dibiarkan, akan merambah pada sub-sub aturan baik yang formal maupun informal. Kondisi formal akan terjadi gejala perampingan-perampingan atau penyempitan proses pelaksanaan suatu aturan, sedangkan secara informal akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pola kehidupan yang sering menggejala menampakkan akibat dari cacat proses di atas, sebuat contoh akan membuktikan hal tersebut. 

Jika Anda seorang pendidik (baca: guru) mendapat tugas pelatihan? Jika pernah, apakah Anda menyadari bahwa Anda diajak pada suatu proses yang menyempitkan/mengubah aturan hukum oleh panitia? Sebelumnya panitia membuat undangan yang berisi global acara. Setelah chek-in ditempat tujuan, mengisi administrasi dan diberikan pedoman pelaksanaan kegiatan pelatihan. Disitu tertulis detil rancangan kegiatan lengkap dengan waktu dan nara sumbernya. Maka kita ikut alur dalam pemikiran yang trap dan sistematis jalanya acara. Setelah pelaksanaan, cocokkah dengan apa yang tertulis di pedoman? Rata-rata tidak, atau hampir semua tidak cocok. Mulai dari proses yang dipermudah dengan menyempitkan materi, padahal seharusnya tidak. Meloncati beberapa materi yang mestinya runtut dan mendalam, mengurangi jadual harian, sampai mengurangi waktu/hari pelaksanaan. Mestinya berjalan 7 hari menjadi 5 hari. 

Sadarkah bahwa Anda telah menyepakati sebuah kesalahan melaksanakan aturan? Tentu sadar, karena anda cerdas. Tapi mengapa juga terlarut? Karena pada dasarnya Anda sendiri juga berkeinginan untuk mengubah. Itu artinya sebuah produk aturan telah ditafsirkan dengan berbagai kepentingan. Dalam hal ini kepentingan lokal, kesepakatan antara panitia dengan peserta. Substansi kegiatan memang terlaksana, tapi esensinya berkurang jauh. Jika sebuah aturan telah 'dimodifikasi' sesungguhnya 'ruh' dari aturan itu telah berkurang maknanya.

Keadaan di atas menggejala diberbagai lini kegiatan. Sub-sub aturan juga mengalami perubahan. Sehingga dari hulu hingga hilir turut mengalami penyempitan. Akhirnya pada sasaranpun tidak bermakna lagi. Ini yang penulis rasakan terhadap produk kurikulum yang baru di sosialisasikan dan diimplementasikan. 

Kebetulan penulis sebagai fasilitator nasional, ketika proses kegiatan begitu 'apik' tertata dalam kungkungan penyempitan panitia, setelah on service di lapangan yang terjadi adalah melenceng dari makna. Esensi kurikulum sebagai sebuah produk di'modifikasi' sesuai dengan penafsiran instan yang diperoleh sang peserta (guru) dengan 'bumbu' tambahan rasa malas mengadakan perubahan. Sehingga strategi pembelajaran yang mestinya 'apik' dilaksanakan dan penuh makna, menjadi tidak 'apik' dan tidak bermakna. Adakah signifikansi perubahan pada anak-anak bangsa yang belajar?

Di instansi induk yang penulis tempati juga tidak jauh beda. Mulai dari proses pembelajaran hingga evaluasi dan pelaporan. Diantara yang tahu, masih ada yang pura-pura tidak tahu, di antara yang tidak pura-pura/benar-benar tahu masih juga merubah proses agar mudah dilaksanakan menurut kehendaknya. Ketika pada proses evaluasi belajar, penulis mendapati ketidakcocokan proses penilaian dengan pedoman sesuai permen (dalam hal ini Permendikbud No. 66/2013 yang diperbaharui dengan Permendikbud No. 81A/2013). Penulis mendapati kesalahan proses dalam penilaian baik penilaian sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Proses penilaian yang mestinya dilaksanakan sesuai yang tertera pada aturan (pedoman, permendikbud) masih dilaksanakan sesuai kehendak dan pemahaman kurikulum sebelumnya. Hasilnya? Tentu maksud dan tujuan penilaian terabaikan. Anehnya, karena alasan terburu waktu dan kurang pahamnya para guru keadaan tersebut dibiarkan dan menjadi legal. Seolah-olah yang benar-benar salah menjadi benar-benar benar.

Pada kasus di atas, intinya adalah kita selalu 'memodifikasi' sebuah aturan menurut kehendak dan penafsiran kita. Ini artinya apakah kurikulum perubahan ini tidak sesuai dengan keinginan masyarakat? Realitasnya memang kehadiran kurikulum 2013 terkesan mendadak, walaupun sesungguhnya harus dipahami bahwa perubahan itu mutlak harus dilakukan. Jika aturannya telah diundangkan, bahkan sampai tahap implementasi, berarti telah cocok dengan keinginan. Tapi mengapa terjadi cacat proses pada implementasi? Maka satu simpulan yang harus kita buat, perlu pemahaman kembali lebih mendalam melalui proses monitoring dan evaluasi. Asalkan proses monitoring dan evaluasi tidak dibuat 'instant', maka makna yang sesungguhnya dari perubahan kurikulum tersebut lambat laun akan mencapai sasaran.

Akhirnya, kita dapati bahwa baju hukum memang diketahui oleh masyarakat, tapi isinya masih tidak signifikan karena proses negoisasi antarai pembuat dan pemakai tidak dilaksanakan dengan benar. Mari kita kembali pada makna keberadaan sebuah aturan hukum. Bahwa hukum itu diciptakan untuk melindungi masyarakat, meminimalkan ketidakadilan dan membuat tatanan yang tertib dan penuh disiplin. Perlu otoritas penegakan kejujuran dan kedisiplinan diantara pembuat dan pemakai. Sehingga antara baju dan badan terasa pas.

Sabtu, 14 Desember 2013

SIFAT SIKAP SPIRITUAL DAN SOSIAL DALAM PEMBELAJARAN PPKn

Pada artikel populer yang lalu, kita telah membahas bagaimana memahami secara umum sikap spiritual dan sosial. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas sifat sikap spiritual dan sosial dalam konteks pembelajaran. Kita akan paham kedua sikap tersebut jika telah menganalisa hubungan antara KI1-KI2 dengan KD 1.1 dan KD 2.1-2.4.
Sesuai dengan amanah perundang-undangan yang diciptakan (Baca UU No. 20/2003) kedua sikap tersebut merupakan landasan pancapaian tujuan pendidikan nasional. Sebagai landasan tujuan nasional, tidak boleh lepas dari kurikulum yang tersusun. Karena kurikulum merupakan rencana yang esensial dan merupakan 'ruh'nya pendidikan. 

SIFAT SIKAP SPIRITUAL (KD. 1.1) DALAM PPKn
Dalam materi implementasi kurikulum 2013, dijelaskan bahwa sikap spiritual bersifat generik. Apa maksud kata 'generik'? Diambil dari kata serapan 'general' artinya umum. Sebagai kata yang bersifat umum, berarti melingkupi. Melingkupi kompetensi yang akan ditanamkan pada peserta didik. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kompetensi dasar yang akan disampaikan harus diiringi dengan sikap spiritual tersebut. Lebih jelasnya setiap kompetensi dasar 'harus' didampingi oleh kompetensi spiritual. Karena itulah sesuai dengan sifat tersebut, maka kompetensi spiritual tersebut menjadi generik.
Pada dasarnya, proses pembelajaran 'basic'nya adalah menyampaikan sebuah perubahan perilaku melalui transformasi pengetahuan. Pengetahuan yang disampaikan adalah hal yang konseptual-empirik, artinya dari konsep pemahaman pengetahuan itu akhirnya akan dipraktekkan dalam kehidupan yang nyata. Pada kehidupan nyata nanti akan tergambar pola perilaku sesuai dengan pengetahuan yang didapatkan. Dengan dampingan sikap spiritual diharapkan perilaku sebagai akibat rasa 'tahu' yang dimiliki akan terarah pada nilai 'baik' dengan dampingan spiritualnya.
Deskripsinya sebagai berikut: Jika peserta didik telah belajar tentang 'Sejarah Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945' diharapkan kelak jika menjadi perumus perundang-undangan sebenarnya, maka 'ruh' iman dan taqwa terhadap Tuhannya akan melekat pada undang-undang yang diciptakannya. Demikian juga jika kelak menjadi birokrat, dalam melaksanakan tugasnya akan selalu 'dikawal' iman dan taqwanya. Hasilnya akan terjadi kehidupan birokrasi yang bersih, tidak berjiwa korup, kolusif dan nepotis. Mengapa karena iman dan taqwanya melarang itu.
Karena sifatnya yang umum dan melingkupi tersebut, maka sikap spiritual tidak diajarkan secara langsung. Penguatan dalam proses pembelajaran ditekankan pada setiap saat namun tersetruktur. Dinilai secara terus-menerus dan berkelanjutan. Penilaianya bersifat otentik. Artinya perilaku yang diamati itu yang dinilai sehingga valid hasilnya. Untuk itu sejumlah instrumen sudah harus disiapkan dalam menilai proses pembelajaran. Pola-pola pembiasaan yang tersetruktur maupun tidak tersetruktur akan menjadi titik tolak dalam menilai sikap spiritual. Yang tersetruktur misalnya, dalam membuka dan menutup pelajaran ditanamkan kebiasaan berdo'a, mengucapkan salam dan lainnya. Yang tidak tersetruktur misalnya, bagaimana anak didik ketika keluar-masuk ruangan, memberikan salam atau tidak. Ketika mendapat hasil ulangan bagus mengucap syukur apa tidak, dan berbagai perilaku iman dan taqwa lainnya. Bagaiamana menilai sikap spiritual dan strateginya, akan dibahas dalam artikel yang lainnya.

SIKAP SOSIAL (KD 2.1-2.4)
Sikap sosial tersebut dikembangkan dari KI 2. Terdapat tidak kurang 7 sikap sosial yang dikembangkan, antara lain: jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri. Tidak selalu ke-7 sikap sosial tersebut ditampilkan dalam sebuah proses pembelajaran. Hal tersebut tergantung pada karakteristik tema pada materi pokok yang diajarkan. Berbeda dengan sikap spiritual yang selalu menempel pada setiap KD yang diajarkan, sikap sosial tidak demikian. Dibutuhkan kemampuan menganalisa hubungan antar KD untuk memilih sikap sosial ini.
Dasar untuk memilih KD sikap sosial adalah arah dari materi pokok/tema dari materi yang diajarkan. Kita lihat contoh di bawah ini:
Misalnya, kita akan membahas KD 3.1 Memahami sejarah dan semangat komitmen  para pendiri Negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, maka teliti dan analisalah KD 2.1-2.4. Mana yang mengandung tema senada dengan materi pokok pada KD 3.1 tersebut. Ternyata kita temukan di KD 2.1 Menghargai semangat dan komitmen kebangsaan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga KD 2.1 cocok untuk menampilkan sikap sosial pada materi KD 3.1 tersebut. Selanjutnya dari ke-7 nilai sosial tersebut, manakah yang ditampilkan dalam menilai sikap sosial peserta didik? Kembali kita harus menganalisa konten materi pokoknya. Untuk ini kita harus memahami isi materinya. Pada materi "Semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara" terlihat bahwa materi tersebut syarat dengan nilai-nilai sosial tanggung jawab, jujur, peduli.
  • Tanggung jawab = sikap sosial yang ditampilkan oleh para tokoh dalam merumuskan Pancasila dilandasi oleh tanggung jawab pada bangsa dan negara Indonesia.
  • Jujur = sikap sosial yang ditampilkan waktu itu, bahwa dalam merumuskan dasar negara tanpa didasari oleh sikap pribadi atau kelompok. Tidak ada ambisi politis yang diharapkan kecuali berdirinya Negara Indonesia. Hal tersebut diperlukan kejujuran sikap.
  • Peduli = Sikap sosial yang berisi toleransi dan gotong royong. Hal ini nampak pada perumusan setiap sila Pancasila, demikian juga dalam menetapkan dasar negara Pancasila. Simbul sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah wujud sikap toleransi yang luhur. Kepedulian akan nasib bangsa mendatang dipikirkan mulai waktu itu.
Dari pembahasan di atas, tersusunlah keterkaitan KD 3.1 dan KD 2.1. Dengan kata lain, KD 3.1 ditempeli oleh KD 2.1 sebagai sikap sosial. Melihat sifatnya yang harus dianalisa kecocokannya, maka KD yang mengandung sikap sosial bersifat relatif. Tidak selalu cocok pada setiap KD pengetahuan yang ditempeli. Karena itulah KD 2.1-2.4 atau KD sikap sosial bersifat generik alternatif. 
Sehingga dalam menyampaikan materi 'Semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara' keterkaitan kompetensi dasar yang disampaikan adalah: 
  • 1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa  kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia  dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat
  • 2.1 Menghargai semangat dan komitmen kebangsaan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara
  • 3.1 Memahami sejarah dan semangat komitmen  para pendiri Negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara
Bagaimana dengan KD 4.x? Akan dibahas pada artikel berikutnya. Sampai pada pembahasan ini kita telah memahami bagaimana menempatkan KD Spiritual dan Sosial dalam sebuah pembelajaran.

Jumat, 13 Desember 2013

SIKAP SPIRITUAL DAN SIKAP SOSIAL

Memahami KI1 dan KI2 Kurikulum 2013, kita akan melihat pemikiran yang berbeda dengan KTSP 2006. Pada Kurikulum 2013 KI 1 dan KI 2 berisi kompetensi sikap, yang terbagi atas sikap spiritual dan sikap sosial.
Bagaimana KI-KI tersebut terumuskan? Ternyata bila dicermati UU Sikdiknas 20/2003, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menjelaskan tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tersurat bahwa tujuan pendidikan nasional tersebut dicapai melalui sejumlah kompetensi agar menjadi manusia Indonesia yang diharapkan. Tujuan tersebut juga sangat komprehensif (baca menyeluruh) yang disimpulkan ke dalam kompetensi-kompetensi tertentu.

MEMAHAMI MAKNA SPIRITUAL
Kalimat, "agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,..." merupakan kalimat inti yang menunjukkan sikap vertikal. Diarahkan pada potensi spiritual, manusia yang beriman dan bertaqwa wujud pengakuan luhur Bangsa Indonesia yang sejak dulu mengenal makna spiritual melalui kegiatan-kegiatan relegi yang ditunjukkan dalam kehidupan nenek moyang kita. Dalam sejarah perumusan dasar negara kita, juga telah ditunjukkan semangat dan komitmen luar biasa oleh para tokoh kita. Sehingga waktu itu, rumusan yang menyangkut dasar Ketuhanan Yang Maha Esa begitu diperhatikan. Karena itulah secara legal konstitusional, menyangkut kehidupan beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa dicantumkan pada pasal 29 UUD NRI 1945.
Kurikulum kita, KTSP 2013 mempertegas dalam makna sikap spiritual, kompetensi ini mengharapkan agar manusia-manusia yang dilahirkan melalui proses pendidikan benar-benar menunjukkan iman dan taqwa dalam arti yang sesungguhnya. Disadari bahwa kehidupan yang mencerminkan iman dan taqwa memang harus ditekankan, mengingat praktek kehidupan kita sudah cenderung menjauh dari perilaku iman dan taqwa. Di lingkungan pendidikan, bertaburan pelanggaran norma Ketuhanan. Dimulai dari perilaku pelajar kita yang cenderung hedonis dan bebas, seolah pendidik dibuat tak berdaya karenanya. Ditopang akselerasi informasi dan komunikasi yang berkembang, semakin memperlihatkan kehidupan yang tidak bermoral ketuhanan, seks bebas melanda kalangan pelajar, terlihat begitu permisif. Pendidikan seks yang tidak diikuti dengan kejelasan tujuan semakin menambah referensi kehidupan pelajar yang bebas.
Tidak kalah mencoloknya sikap rendah moral ketuhanan juga ditunjukkan oleh para pejabat kita, berbagai kasus amoral diantara mereka menunjukkan sinyalemen tersebut. Dikalangan akademisi juga demikian, berbagai kasus amoral ditunjukkan melalui media massa yang dikonsumsi oleh semua publik berbagai golongan. Rasanya tidak mengenal kata 'tabu' untuk menampilkan hal demikian.
Pertanyaannya, "Apakah mereka tidak mengenal iman dan taqwa?" tentu jawabnya mengenal. Bahkan lebih dari itu. Lantas mengapa hal ini terjadi? Karena pemahaman iman dan taqwa kurang. Memahami erat kaitanya dengan menunjukkan. Jika orang memahami 'sesuatu', artinya orang itu menunjukkan 'sesuatu' itu. Refleksi pemahaman tersebut ada pada perilaku yang ditunjukkan. Kesimpulannya adalah potensi iman dan taqwa tidak dimunculkan oleh manusia karena kurangnya pemahaman pada kehidupan yang dilandasi oleh iman dan taqwa.

SIKAP SOSIAL
Masih membahas yang tersurat dalam UU No. 20/2003, disitu terbaca kalimat, '...kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab...'. Makna yang tersimpul adalah kiatanya dengan hubungan antar manusia. Sebuah hubungan sosial yang dilandasi oleh Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam bahasa agama akrab dengan sebutan 'muamalah', bagiamana manusia harus menghargai sikap dalam pergaulan hidupnya. Harmonisasi hubungan tercermin jika dilandasi oleh sikap sosial sebagaimana dimaksud. Kalimat tersebut juga mendasari pergaulan hidup manusia agar tidak 'basa-basi' dalam bersikap pada orang lain.
Potensi manusia itu memang kreatif, inofativ sebagai wujud kemandirian makhluk Tuhan Yang Maha Esa, namun dalam mengembangkan sikap tersebut hendaknya juga mengembangkan jiwa demokratis. Seiring dengan kompetisi sosial yang semakin komplek, pergaulan manusia baik secara interpersonal maupun kelompok (baca organisasi) memang telah menunjukkan sikap demokratis. Tetapi kembali dihadapkan tidak pahamnya pelaku hubungan sosial tersebut dalam memaknai dan memahami kata demokratis. Mengapa? Karena tidak dilanjuti dengan sikap tanggung jawab.
Sebuah ilustrasi sosial berikut akan memahamkan kita pada sikap sosial tersebut. Berbagai tuntutan masyarakat melalui cara-cara yang dianggap demokratis melunturkan makna demokrasi. Sekelompok organisasi menuntut perubahan penghargaan material (gaji) yang lebih pada induknya (perusahaan, lembaga,, dll) dengan cara mogok kerja, aksi unjuk rasa dan lainnya. Setelah mereka dipenuhi haknya akankah ada timbal balik perilaku kerjanya? Jawabnya, dari berbagai kasus tidak ada imbal balik perilaku. Jika dituntut, akan muncul alasan berikutnya yang seolah syah menurut pemikirannya yaitu bahwa pengabulan tuntutan tersebut semata memenuhi kebutuhan dasar, belum sesuai harapan. Begitu terus, selalu berkembang.
Tidak jauh beda dengan ilustrasi di atas, pemberian sertifikasi jabatan guru. Secara jujur lahir dan batin, apakah ada signifikansi antara pemberian tunjangan sertifikasi dengan kinerja? Dari berbagai evaluasi belum signifikan. Kembali, selalu dan selalu sebagai alasannya adalah kelayakan memenuhi kebutuhan dasar saja.
Apa yang menjadi ilustrasi di atas menunjukkan bahwa, tanggung jawab sosial belum muncul. Andaikan ada signifikansi antara tuntutan dan tanggung jawab sosial, alangkah harmonisnya kehidupan ini. Karena itulah, mendasari pendidikan 10 tahun mendatang menurut saya sangatlah tepat bila sikap sosial dimasukkan dalam garapan pendidikan melalui kurikulum 2013. Agar kelak muncul manusia-manusia kreatif, inovatif dan mandiri benar-benar bisa mengembangkan kehidupan sosial yang demokratis dan bertanggung jawab.
Memperjelas status sikap sosial tersebut, dalam kompetensi inti diperluas dengan sikap yang senada. Antara lain:  jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri. Sikap tersebut harus nyata dan dialami. Karena itu hal-hal yang sifatnya empirik harus selalu dijadikan sebagai evaluasi penanaman sikap sosial tersebut. Untuk itu kita ingat kata filosofis edukatif yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Susunan kalimat bermakna edukatif ini akan menjadi penuntun dalam menunjukkan sikap sosial pada peserta didik: Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Sikap sosial ternyata menghendaki keterlibatan semua elemen. Dalam dunia pendidikan menuntut semua jajaran pemangku kepentingan memberikan contoh dalam menunjukkan sikap sosial tersebut.
Kesimpulannya, sikap sosial merupakan sikap horisontal yang dikembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa. Manusia Indonesia seutuhnya.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes
Tetukoinposting.com: Ujian nasional tidak berhasil,pukulan telak bagi sertifikasi guru. Bukan tidak mungkin seluruh elemen masyarakat akan mempertanyakan kinerja guru dengan diberikanya tunjangan sertifikasi. Iklim tidak baik ini hendaknya disikapi dengan penuh kearifan untuk memperbaiki kinerja guru.