SELAMAT DATANG!!!
Hadir dengan informasi pendidikan, kewarganegaraan, seputar guru, pembelajaran, artikel dan penelitian (PTK). Bagi siswaku, web ini merupakan papan tulis online, bagi rekan guru: take and give. Selamat Belajar!!!

Selasa, 31 Juli 2012

KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG TIDAK ASPIRATIF, MEMBENTUK MASYARAKAT YANG SU’UDZON

 
Kebijakan tidak aspiratif: Protes!
Negara demokrasi yang diidamkan Indonesia sebagaimana amanah UUD 1945 telah tiba, melalui perjuangan panjang menuai reformasi politik dan demokrasi. Ujung yang diharapkan adalah terciptanya masyarakat yang demokratis didunia politik yang fair. Nalaritas manusia seperti disanjung oleh keadaan, sehingga kran demokrasi yang terbuka mengalirkan masyarakat yang penuh aspiratif. Tatanan masyarakat yang aspiratif begitu indah terbayang ketika sama-sama memperjuangkan demokrasi, aman, tertib, tentram dan amanah.
Seiring demokratisasi berjalan, bangsa kita berada ditapak sosio-culture yang sudah mengakar kuat hasil perbuatan pemerintahan sebelum reformasi. Masyarakat yang dulunya telah terbiasa oleh tekanan kekuasaan terorganisir. Kini menemukan lahan kebebasan yang demikian luas, tuntutan melalui berbagai saluran aspirasi baik yang formal (melalui lembaga politik dan ormas) maupun yang nonformal (melalui demonstrasi, unjuk rasa dan sejenisnya) harus diwadahi oleh penguasa (pemerintah) untuk diwujudkan dalam rangka memenuhi keinginan masyarakat. Ketika lembaga pewadah siap menerima dan mewujudkan impian masyarakat, maka pujian dan sanjungan membawa dampak semakin percayanya masyarkat pada Negara, sebaliknya jika tuntutan tidak terwadahi dan tidak menemui konklusi hasil yang diharapkan, akan menemui badai ketidakpuasan. Inilah yang terjadi di Negara Indonesia, Negara yang baru bangkit dari ketidakberdayaan aspirasi.

KEBIJAKAN YANG MENUAI PENOLAKAN
Ilustrasi feature di atas cukup membuat kita paham, apa arti sebuah kebijakan yang dilandasi aspirasi masyarakat dan kebijakan yang serta merta hanya berasal dari inisiatif penguasa belaka. Akhir-akhir ini kita dihadapkan pada kebijakan yang kita rasakan hanya inspirasi pimpinan, kebijakan yang hanya untuk memperoleh popularitas dari pimpinan dimasanya. Contoh konkrit, di bidang pendidikan. Isu low quality pendidikan di Indonesia melahirkan berbagai aneka kebijakan penguasa yang tidak aspiratif dengan dalih peningkatan mutu pendidikan. Mulai peluncuran program sertifikasi dalam jabatan, penilaian kinerja guru, uji kompetensi awal dan yang baru dan masih berjalan adalah UKG (Uji Kompetensi Guru).
Maksud kebijakan tersebut baik, meningkatkan kualitas sumberdaya dan memantapkan sebuah profesi. Tetapi kembali pada latar kebijakan tersebut, apakah sudah aspiratif atau belum. Menentukan hal tersebut indikasinya adalah apakah menuai kontra atau tidak? Dari serangkaian kebijakan yang saling berkaitan tersebut nyatanya menemui kontra aspiratif. Penolakan atas dasar pemerintah tidak ikhlas, mengada-ada, menghabiskan anggaran, sampai pada anggapan tidak konstitusional. Mengapa ini terjadi? Awal dugaan mengapa pendidikan kita turun kualitas setelah reformasi adalah karena tidak sejahteranya para pendidik (guru). Profesi yang menurut kita semua luhur, dihargai dengan gaji yang minim, minimnya kesejahteraan tersebut tampak jelas pada pola hidup dan kondisi social para pendidik kita. Sebutan “Oemar Bakrie” ala Iwan Fals sudah menjadi kenyataan, bahwa guru memang kelompok pegawai dengan gaji rendah. Ukuran rendahnya gaji secara nominal jelas terlihat, tidak perlu bukti. Sehingga profesi ini diminati oleh orang-orang yang sepertinya “terpaksa”. Lain dengan profesi dokter, teknokrat, akunting dan profesi diluar keguruan seperti Polisi, Tentara dan lainnya, cukup dihargai dan mendapat penilaian social yang lebih dari masyarakat. Nah tersudutlah profesi guru karena penghargaan yang nominal yang minim. Sehingga muncul peningkatan kesejahteraan “tidak ikhlas” berupa tunjangan sertifikasi melalui berbagai saringan kegiatan yang mempresing kinerja. Masih dilanjutkan dengan berbagai taktik pemerintah untuk memperberat keadaan dengan serangkaian uji kompetensi yang harus dilalui.
Terlihatlah sudah, sertifikasi belum tuntas berjalan, sudah harus dievaluasi sedemikian rupa. Bentuk kebijakan pemberian tunjangan aspiratif, tapi konsepsi pemerintah dalam memberikan tunjangan itulah yang tidak aspiratif. Tidak sesuai keinginan dan harapan, sehingga menuai penolakan atau sikap kontraindikasi yang besar. Seharusnya pemerintah mengerti, bahwa tunjangan yang didapat adalah bagian dari pelayanan pemerintah untuk menghargai profesinya. Biarkan berjalan dengan baik disertai dengan control mekanisme yang lumrah. Maka tidak akan menemui kontraindikasi yang luar biasa. Para pendidik akan tahu diri, karena bangsa kita adalah bangsa yang lahir dari culture menghargai, “andap asor”, “rumongso” dan amanah.

MASYARAKAT SU’UDZON
Hampir semua kebijakan jika diprosentasi selalu menuai kontra, mengapa ini terjadi? Alasan politisnya adalah karena beberapa pihak anggota parlemen dari aliran politik yang berbeda dengan pemegang kebijakan. Secara vertical ke bawah, maka masyarakat meng’amini, ketika pimpinan parlemen dari yang mewakilinya memberika komando. Bagi para politikus ini sudah lumrah, tapi bagi masyarakat menimbulkan sikap tidak baik, bahkan sikap buruk ketika suatu kebijakan akan diperlakukan. Inilah yang dimaksud masyarakat yang su’udzon (bahasa agama).

Bagaimana dengan UKG?
Berbagai elemen lembaga independen maupun ormas tertentu yang bergerak di bidang pendidikan memberikan sikap kontra dengan alas an logis dan yuridis serta konseptual teoritis. Mereka tahu dengan jelas bahwa rupa-rupa kebijakan itu berlandaskan hokum atau tidak, sesuai dengan konsepsi keilmuan lazim atau tidak. Dari berbagai analisa mereka UKG menunjukkan celah kelemahan dan terkesan “ada sesuatu” dibalik kebijakan itu.
Sensitifitas para masyarakat pendidik luar biasa, maklum, semula gaji rendah ditambahi dengan 1 kali gaji. Mereka merasakan penghargaan yang luar biasa sebenarnya, jika kebanggaan dan kesenangan yang masih selintas ini harus terusik dengan aneka kebijakan, maka dipastikan sosio-emosional membangkitkan jiwa kontra, dan menduga-duga. Dugaan itu pasti buruk, mengingat era kini dinilai tidak menunjukkan kebersihan birokrasi. Alhasil bentuk sikap-sikap su’udan muncul disekitar pelaksanaan UKG:
  1. Pemerintah hanya menghabiskan anggaran agar para praktisi birokrasi terkait “kecipratan dana” yang dianggap “nganggur” jika tidak terpakai.
  2. Memaksa masyarakat pendidik agar menggunakan uang tunjangan untuk keperluan kemajuan profesinya (misalnya beli laptop, computer, buku, dan lainnya)
  3. Penggagalan tunjangan dengan alas an kompetensi tidak laya (setelah UKG diumumkan).
  4. Ganti menteri ganti kebijakan.
  5. Dan lain-lain praduga negative muncul.
Sebagai seorang pendidik, harapannya adalah kita menumpuh jalur yang normal. Pengertian normal disini sesuai dengan fungsi kita, melaksanakan profesi dengan tulus dan akuntabel. Menerapkan jiwa paedagogis dan profesionalitas dalam menghadapi tugas, mengembangkan kepribadian yang baik dalam rangka bergaul secara social dengan anak-didik dan pemangku jabatan yang lain. Semoga dikemudian hari sikap su’udzon masyarakat tidak akan timbul. Dan pemerintah semakin aspiratif dalam membuat kebijakan untuk public, terlebih lagi kebijakan untuk kalangan professional seperti pendidik/guru.

MODEL PEMBELAJARAN UMUM

Senin, 30 Juli 2012

DUA ALASAN UKG DIADAKAN

Seperti dituturkan M. Nuh, penguasa Kemendikbud UKG akan mengevaluasi penguasan materi ajar dan pe­dagogisnya. Penguasaan materi ajar yang dimaksud adalah aspek profesionalitas guru, sedangkan pedagogies adalah aspek didik, sejauh mana guru mengenal liku-liku karakteristik siswa, teori dan prinsip belajar, kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan. Setidaknya 2 alasan itulah yang menjadi alasan (bukan landasan) UKG perlu diadakan. Layaknya sebuah proses, selalu memuat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut. Empat (4) hal itu sifatnya fundamental untuk sebuah proses. Penataan sumberdaya pendidikan masih berjalan separoh, sebagai wujud pelaksanaan perencanaan belum bisa dievaluasi, apalagi diadakan tindak lanjut. Sertifikasi dalam jabatan belum tuntas, andaikan diadakan evaluasi hasilnya belum representatif, apalagi diadakan tindak lanjut. Namun pendidikan sudah berjalan sekian dekade dengan beberpa perubahan kurikulum yang menyertai. Terhadap pendidik, sebagai punggawanya pendidikan sudah lumrah dihadapi sebagai konsekwensi sebuah profesi. Namun sebagai evaluasi diri tentunya kita patut mempertanyakan diri kita sendiri.
Pertanyaan dasar untuk kita sendiri adalah:
  1. Sudahkan kita menguasai materi ajar?
  2. Apakah kita sudah profesional?
Menguasai materi ajar? Bila kita ditanya hal ini jawabanya sudah! 5 hingga 23 tahun lamanya berkutat mengajar dengan materi yang sama. Rutinitas yang pasti terjadi sebagai amanah jabatan, guru. Namun bila dikembangkan pertanyaannya menjadi:
Apakah kita bisa mentransfer pengetahuan, sikap dan membawa dampak perubahan perilaku pada anak dari apa yang kita sampaikan dalam proses pembelajaran? Tentu kita ragu menjawabnya. Biasanya yang menjadi kambing hitam adalah beberapa kondisi dengan sasaran anak didik dan sarana-prasarana pembelajaran. Sikap kita demikian individualis, bisa jadi kita (guru) hafal materi dan menguasai materi, karena 5 hingga 25 tahun dibaca dan disampaikan. Namun anak-anak dengan kondisi yang majemuk apakah sudah kita pikirkan? Egoisitas melekat pada kita. Ketika anak ulangan sebuah KD, hasilnya jelek tidak kita sadari bahwa kita kurang pintar menggunakan metode dan model pembelajaran yang cocok. Sebagai kompensasi sikap egois kita selalu anak yang menjadi sasaran. Anak "bodo", tidak mau belajar, input rendah, dan serangkaian alasan lainnya selalu anak menjadi objek ketidakberhasilan dalam mengajar.
Nah, masih belum sadarkah kita? Bahwa sebenarnya mengajar bukan semata kita menguasai substansi sebuah materi? Tidakkah kita menyadari bahwa sebenarnya kita kurang "pintar" menyampaikan pesan pembelajaran pada anak? Itulah mengapa kita harus memahami aspek isi/konten materi dengan benar.
Demikian pula berbagai aspek metodik-dedaktik yang terkait, seperti prinsip-prinsip belajar, strategi pembelajaran, yang merupakan kemampuan paedagogis kita. Semua belum terpadu secara benar. Masih sparatis dan tidak konkrit. Seorang guru yang belasan tahun, kadang bangga dengan pengalamannya mengajar. Biasanya guru seperti ini selalu membandingkan dengan yang sudah-sudah. Tidak menyadari bahwa karakteristik anak dari jaman ke jaman selalu berbeda.
Dari bahasan dan diskripsi di atas jelas kiranya, tidak bermaksud membela kepentingan pemerintah, tapi membela kepentingan kita sendiri sebagai pendidik harus menyadari bahwa kita belum kompeten dalam penguasaan materi (profesional) dan metodologi (paedagogis). Itulah mengapa pada judul di atas saya tulis, 2 (dua) hal mengapa kita harus UKG.
Namun tidak benar juga (menurut saya) bila guru dijadikan sebagai objek sasaran ketidakberhasilan siswa. Pendidikan itu banyak faktor menuju keberhasilan. Idealitas konsep yang dirancang pemerintah melalui SNP (Standar Nasional Pendidikan) amat baik dan terumus jelas. Namun pemerintah dalam memenuhi semua itu terkesan lambat dan tidak total. Belum lagi tebang pilih dengan dalih tertentu dalam memenuhi beberapa standar pendidikan.
Karena itu para pemegang kepentingan tingkat birokrat perlu berkaca diri, jangan karena sedang berkuasa bebas mengumbar teori tanpa memberikan gambaran implementasi yang jelas. Kalau kebiasaan birokrat kita seperti ini pada akhirnya malah menimbulkan kebencian pendidik terhadap kebijakan pemerintah, bahkan "alergi" pada kebijakan. Guru seperti dibuat "phobia" dengan keadaan sekarang yang tidak menentu. Keseragaman peningkatan kualitas selalu terpaut dengan kepentingan yang berujung pada finansial. Setiap proyek dirumuskan dengan baik, tatapi selalu dicari celah kebocorannya. Selain tidak efektif, juga merugikan negara. Jangka panjangnya merugikan masa depan anak didik kita. Semoga carut-marut pendidikan kita segera teratasi dan tuntas.

MODEL-MODEL PEMBELAJARAN PKn

Model pembelajaran PKn bercirikan pada pengembangan sikap demokratis yang bertanggung jawab sebagai seorang warga negara. Berkenaan dengan ini. Secara umum Rath dan Kirchenbaun  mengidentifikasi beberapa model pengembangan sikap demokratis yang bertanggung jawab yang cukup relevan dengan pendidikan kewarganegaraan.

Model pembelajaran tersebut antara lain: 

MODEL PEMBELAJARAN
KARAKTERISTIK POKOK UNTUK MASING-MASING STRATEGI TERSEBUT
1. Pertemuan Kelas Berita Baru (Good News Class Meeting), 
1. Pertemuan Kelas Berita Baru merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertangguingjawab melalui pertemuan kelas, guna membahas berita aktual yang ada di media massa seperti surat kabar, televisis, radiao atau internet. Contohnya : berita tentang demonstrasi yang berujung dengan perusakan. Dengan membahas berita aktual siswa akan selalu punya raa ingin tahu dan peka terhadap masalah aktual yang terjadi di lingkungannya.
2. Cambuk bersiklus (Circle Whip),
2. Cambuk Bersiklus merupakan strategi pemgembangan sikap demokratis dan ertanggungjawab melalui pertemuan saling bertanya dan menjawab secara bergiliran. Setiap orang harus mendengarkan pertanyaan siswa lain dan menyiapkan pertanyaan untuk siswa lainbukan pemberi pertanyaan sebelumnya . Contohnya , siswa A bertanya kepada siswa B “Mengapa terjadi tawuran di sekolah?” . Siswa B menjawab pertanyaan itu, kemidian mengajukan pertanyaan lain terkait pertanyaan pertama, “Bagaimana cara menjaga kerukunan antar siswa dan mencegah terjadinya tawuran lagi?”. Dengan cara ini siswa akan terlatih untuk selalu peka dan tanggap terhadap orang lain.
3. Waktu untuk Penghargan (Appreciation Time),
3. Waktu untuk Penghargaan, merupakan startegi pengembangan sikap demokratis dan bertanggungjawab melalui pertemuan untuk memberikan penghargaan atau penghormatan terhadap orang lain, misalnya: menghadiri acara duka cita karena ada orang yang meninggal atau kena musibah. Dengan cara ini siswa akan terasah nuraninya untuk selalu menghormati orang lain karena mengakui prestasi yang dicapainya atau dedikasi yang diberikannya kepada kepentingan umum/ orang lain.
4. Waktu untuk yang Terhormat (Compliment Time),
4. Waktu untuk Yang Terhormat, merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggungjawab melelui acara yabf secara khusus diadakan atas inisiatif siswa untuk emeberikan penghargaan kepada orang yang sangat dihormati. Misalnya: acara yang diadakan pada saat ada seorang guru senior atau kepala sekolah akan memasuki purna tugas atau pensiun. Dengan cara ini siswa akan selalu memiliki empati sebagain bagian dari tanggungjawab sosial.
5. Pertemuan Perumusan Tujuan (Goal setting Meeting),
5. Pertemuan Perumusan Tujuan, merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggungjawab melalui pertemuan yang sengaja diadakan atas inisiatif guru dan/ atau siswa untuk merumuskan visis atau tujuan sekolah. Misalnya :simulasi rapat sekolah untuk merumuskan rencana pemugaran sekolah. Dengan cara itu siswa akan meliki rasa memiliki sekolahnya dan pada gilirannya akan menumbuhkan kecintaan dan tanggungjawab terhadap sekolahnya tanpa harus diminta.
6. Pertemuan Legislasi ( Rule Setting meeting),
6. Pertemuan legislasi, merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggungjawab melalui pertemuan untuk merumuskan atau menyususn norma atai aturan yang akan berlaku di sekolah. Misalnya: kapan siswa bolah tidak memakai pakaian seragam sekolah satu hari dalam seminggu kemudian menuangkannya secara konsensus menjadi salah satu butir aturan dalam tatatertib sekolah. Dengan cara ini siswa akan mampu berpikir normatif.
7. Pertemuan evaluai aturan (rule Evaluating Meeting) ,
7. Pertemuan Evaluasi Aturan, merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggungjawab melalui pertemuan untuk mengevaluasi pelaksanaan norma atau aturan yang telah disepakati dan berlaku di sekolah. Misalnya: simulasi rapat tentang peraturan tentang hari bebas berpakaian satu hari dalam seminggu kemudian secara konsensus menyempurnakan butir aturan dalam tatatertib sekolah itu agar lebih adil. Dengan cara ini siswa akan mampu berpikir normatif–evaluatif.
8. Pertemuan perumusan Langkah Kegiatan (Stage Setting Meeting),
8. Pertemuan Perumusan Langkah kegiatan merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggungjawab melalui pertemuan untuk menetapkan prioritas atau tahapan kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa di bawah supervisis sekolah . misalnya ;simulasi rapat penentuan prioritas kegiatan kesiswaan untuk satu tahun mendatang. Dengan cara itu siswa akan mengerti dan terbiasa menentukan prioritas dikaitkan dengan ketersediaan waktu atau dana.
9. Pertemuan Evaluasi dan Balikan (Feedback Evaluation),
9. Pertemuan Evaluasi dan Balikan merupakan strategi pengembnagan sikap demokratis dan bertanggungjawab melalui pertemuan untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan sekolah atas dasar hasil monitoring kelompok siswa dan / atau guru yang sengaja ditugasi untuk itu. Contohnya: simulasi dengar pendapat sekolah untuk mendapatkan masukan pelaksanaan kebijakan larangan merokok di sekolah. Dengan cara ini siswa akan selalu berpikir reflektif dan evaluatif.
10. Pertemuan Refleksi bekajar (Selation on Learning),
10. Pertemuan Refleksi Belajar merupakan staretgi pengembangan sikapdemokratis dan bertanggungjawab melelui pertemuan pengendapan dan evaluasi terhadap proses dan atau hasil belajar setelah selesai satu atau beberapa pertemuan. Contohnya: pertemuan untuk meminta siswa menilai kemajuan belajarnya dalam satu semester. Dari pertemuan iniguru akan memperoleh masukan dari siswa tentang hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran, dan siswa akan mendapatkan masukan tentang pencapaian kompetensi yang dipersyaratkan dan tindak lanjut peningkatan intensitas belajar lebih lanjut.
11. forum Siswa (Student Presentation),
11. Forum siswa, merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggungjawab melalui pertemuan untuk memberi kesempatan siswa secara individual atau kelompok menyajikan pendapatnya hasil pemahaman terhadap sumber informasi atau projek belajar yang dilakukan atas tugas guru atau atas inisiatif sendiri. Misalnya, curah pendapat (brainstorming) tentang pelanggaran tatatertib lalu lintas. Dengan cara ini siswa akan terbiasa bertanggungjawab atas pendapatnya dan mau mendengarkan pendapat orang lain dan jika ternyata salah mau mengakui kekurangannya itu.
12. Pertemuan Pemecahan Masalah ( Problem Solving Meeting),
12. Pertemuan Pemecahan Masalah, merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggungjawab melalui pertemuan terencana untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitar atau lingkungan daerah atau nasional yang menyangkut kehidupan siswa, seperti pemecahan masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa. Dengan cara ini siswa akan terlatih memecahakan masalah melalui langkah berpikir kritis dan kreatif.
13. Pertemuan Isu Akademis ( Academis Issues),
13. Pertemuan Isu Akademis, merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggungjawab melalui pertemuan terencana untuk membahas masalah akademis. Misalnya , pembahasan isu tentang gizi, cara hidup sehat, perubahan cuaca, dan korupsi yang terkait lingkungan daerah atau nasional yang tidak secara langsung menyangkut kehidupan siswa, seperti pemecahan masalah busung lapar, flu burung, pemogokan buruh. Dengan cara ini siswa akan terlatih memecahkan masalah akademis secara populer melalui langkah berpikir ilmiah secara kritis dan kreatif.
14. Pertemuan Perbaikan Kelas ( Classroom improvment Meeting),
14. Pertemuan Perbaikan Kelas, merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggungjawab melalui pertemuan kelas untuk membahas atau memecahkan masalah yang menyangkut kehidupan siswa di kelasnya atau di lingkungan sekolahnya, seperti pemecahan masalah bolos, tata tertib sekolah. Contohnya, diskusi tentang upaya memperbaiki situasi sekolah. Dengan cara ini siswa akan terlatih memecahkan masalah yang aeda di kelasnya melalui langkah yang demokratis.
15. Pertemuan Tindak Lanjut (Folow UP Meeting),
15. Pertemuan Tindak lanjut merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggungjawab melalui pertemuan terencana untuk membahas tindak lanjut dari suatu kegiatan berseri di lingkungan sekolah. Dengan cara ini siswa akan terlatih memecahkan masalah yang ada di kelasnya melalui langkah yang demokratis.
16. Pertemuan Perencanaan (Planing meeting),
16. Pertemuan Perencanaan, merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggungjawab melalui pertemuan terencana untuk menyusun rencana bersama. Misalnya, merencanakan piknik akhir tahun , pentas seni tahunan, pemilihan pengurus kelas atau OSIS . dengan cara ini siswa akan terlatih menyususn rencana yang layak melalui kesepakatan.
17. Pertemuan Pengembangan konsep( Concept Meeting ),
17. Pertemuan pemgembangan Konsep, merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggungjawab melalui pertemuan terencana untuk menyususn suatu gagasan baru yang dimaksudkan untuk mendapatkan bantuan, atau menyarankan pemecahan atasmasalah yang cukup pelik. Contohnya, diskusi kelonpok untuk menyusun gagasan Desa Sejahtera , Sekolah Teladan , Sekolah Unggulan, dan sebagainya.Dengan cara ini siswa akan terlatih membangun kerangka konseptual dan mengajukan pemecahan secara konseptual untuk memecahkan masalah.
18. Pembahasan situasi Pelik (Stiky Situation),
18. Pemecahan situasi Pelik, merupakan strategi pemgembangan sikap demokratis dan bertanggungjawab melaui pertemuan untuk memecahkan masalah yang terkait pada keadaan yang pelik atau dilematik. Seperti: penetapan pilihan membolehkan atau melarang siswa untuk melakukan pendakian gunung atau kegiatan yang mengandung resiko. Dengan cara ini siswa akan terlatih mempertimbangkan resiko dari stiap keputusan melalui lantgkah berpikir kritis dan aspiratif.
19. Kotak saran ( Suggestion box/ Class Box),
19. Kotak Saran, merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggungjawab melalui pengumpulan pendapat secara bebas dan rahasia untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar.misalnya, masukan ke dalam kotak ini pendapat anda tentang cara meningkatkan kegiatan sekolah kita. Dengan cara ini siswa akan terlatih menyampaiakan pendapat dan menghormati privacy atau hak pribadi orang lain.
20. Pertemuan dalam Pertemuan (And Meeting on Meeting).
20. Pertemuan dalam Pertemuan, merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggungjawab melalui pertemuan kelompok kecil dalam konteks pertemuan klasikal atau pertemuan besar. Dengan cara ini siswa akan terlatih dan selalu berusaha untuk memelihara .

MODEL MODEL PEMBELAJARAN LAINNYA
  1. EXAMPLES NON EXAMPLES
  2. PICTURE AND PICTURE
  3. NUMBERED HEAD TOGETHERS
  4. COOPERATIVE SCRIPT
  5. KEPALA BERNOMOR STRUKTUR
  6. STUDENT TEAMS ACHIEVMENT DIVISION (STAD)
  7. JIGSAW (MODEL TIM AHLI)
  8. PROBLEM BASED INTRODUCTION (PBI)
  9. ARTIKULASI
  10. MIND MAPPING
  11. MAKE – A MATCH
  12. THINK PAIR AND SHARE
  13. DEBATE
  14. ROLE PLAYING
  15. GROUP INVESTIGATION
  16. TALK STIK
  17. BERTUKAR PASANGAN
  18. SNOWBALL THROWING
  19. STUDENT FACILITATOR AND EXPAINING
  20. EXPLISIT INTRUCTION (PEMBELAJARAN LANGSUNG)
  21. INSIDE OUTSIDE CIRCLE (LINGKARAN KECIL-LINGKARAN BESAR)
  22. COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC)
  23. COURSE REVIEW HORAY
MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PORTOFOLIO 
Dalam konteks pembelajaran, portofolio diartikan sebagai suatu proses sosial paedagogis adalah kumpulan pengalaman belajar yang terdapat dalam pikiran subyek didik, baik yang berwujud pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Untuk memperoleh gambaran tentang pikiran yang ada dalam diri subyek didik itu perlu diungkap dengan memberikan sederet tugas yang merupakan suati kebulatan. Hasil siswa berupa laporan tugas dikumpulkan dalam portofolio/kumpulan pekerjaan. Kumpulan tugas ini dapat bersifat individual atau kelompok.
Model pembelajaran berbasis portofolio merupakan bentuk dari praktek belajar kewarganegaraan, dengan maksud membantu subyek didik dalam memahami teori secara mendalam melalui pengalaman belajar secara praktik-empirik. Praktik belajar ini dapat menjadi program pendidikan yang mendorong kompetensi, tanggung jawab, partisipasi, menilai dan mempengaruhi kebijakan umum, dan berperanserta dalam kegiatan antar siswa, antar sekolah, dan antar anggota masyarakat.
Langkah-langkah pembelajaran berbasis portofolio meliputi :
1. Mengidentifikasi masalah yang terkait dengan materi pelajaran, dengan melalui kegiatan :
  • Kelompok kecil. Kelompok kecil dalam kelas dapat berdiskusi untuk mencari satu masalah yang selanjutnya disampaikan ke kelas.
  • Pekerjaan rumah. Misal guru memberi tugas mencari masalah yang ada di sekitar siswa dengan cara melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, melakukan pengamatan di lingkungan atau mencari masalah yang dari media atau dari sumber informasi lain.
2. Memilih masalah, dengan melakukan kegiatan :
  • Membuat daftar masalah. Masalah yang berhasil dihimpun siswa baik dari kelompok maupun tugas dibuat dalam daftar masalah di papan tulis.
  • Melakukan kesepakatan atau pemungutan suara. Para siswa memilih satu dari sejumlah daftar masalah yang ada dengan cara kesepakatan (mufakat) atau dengan pemungutan suara. Masalah yang terpilih akan menjadi bahan bagi pembelajaran portofolio.
Dalam pemilihan masalah ini, guru dapat memberi sumbangan pemikiran bahwa masalah yang baik adalah masalah tersebut berkenaan langsung dengan kehidupan keseharian siswa, merupakan masalah yang ada di daerah siswa, aktual, dan perlu segera ditanggulangi.

3. Mengumpulkan informasi terkait dengan masalah.
Pengumpulan informasi dilakukan agar siswa mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi mengenai masalah tersebut . Kegiatan pada langkah ini dapat berupa :
  • Kegiatan kelas untuk mengidentifikasi sumber-sumber informasi, misalnya : perpustakaan, lembaga, seperti kantor, kepolisian, rumah sakit dan lain-lain yang memiliki kaitan dengan masalah yang telah dipilih
  • Pekerjaan rumah : melakukan pengumpulan informasi, secara kelompok, dapat dilakukan dengan kunjungan atau lewat telepon ke sumber informasi
4. Mengembangkan Portofolio Kelas
a. Ada dua macam, yaitu portofolio yang ditayangkan (Portofolio Penayangan) dan yang disimpan sebagai arsip (Portofolio Dokumentasi)
  • Portofolio Penayangan berupa papan poster atau papan busa yang nantinya untuk tempat penempelan karya siswa. Karya siswa yang berupa hasil wawancara, hasil kliping, foto, peta, grafik, gambar, pernyataan tertulis, selebaran dan sebagainya yang terkait dengan masalah sesuai dengan kelompok portofolio dipajang di papan tersebut. Portofolio penayangan ini berjumlah empat buah sesuai dengan kelompok protofolio.
  • Portofolio Dokumentasi. Isinya sama dengan bagian atau seksi penayangan hanya lebih lengkap dan tersusun dalam sebuah map.
Untuk seksi penayangan isinya hal hal yang penting atau garis besar yang nantinya dipakai sebagai bahan presentasi untuk penyajian kelas (Show Case). Protofolio Dokumentasi lebih bersifat sebagai dokumen dan bukti karya yang telajh dilakukan siswa. Pada protofolio dokumentasi ini juga berisi 4 bagian sesuai dengan kelompok protofolio.
b. Membagi kelompok portofolio menjadi empat kelompok, dengan mengadakan pembagian tugas :
  • kelompok portofolio satu dengan tugas menjelaskan masalah
  • kelompok portofolio dua bertugas untuk mengkaji beberapa alternative kebijakan yang diusulkan sebagai pemecahan masalah;
  • kelompok portofolio tiga bertugas untuk mengusulkan kebijakan pemecahan masalah
  • kelompok portofolio empat bertugas untuk menyusun rencana tindakan.
c. Setiap kelompok protofolio mulai melakukan kegiatan sesuai dengan tugasnya masing-masing. 
Hasil karya tiap kelompok diwujudkan dalam dua bentuk yaitu portofolio penayangan dan portofolio dokumentasi.
5. Penyajian portofolio (Show-Case)
Dengan diselesaikannya tugas-tugas persiapan oleh semua kelompok, selanjutnya dilakukan show-case (gelar kasus). Penyajian portofolio digelar di hadapan dewan tiga orang juri yang mewakili kelompok orang tua, masyarakat, dan sekolah. Penyajian portofolio perlu dibantu oleh
moderator sebagai pengendali jalannya penyajian. Setiap selesai penyajian oleh kelompok, dilakukan tanya-jawab dengan para anggota dewan juri. Dengan demikian setiap kelompok mempunyai wakil sebagai juru bicara untuk penyajian kelompok, dan untuk menjawab pertanyaan dewan juri. Penyajian kelompok dilakukan dengan menayangkan portofolio
tayangan yang sudah dipersiapkan, sesuai dengan tugas masing-masing kelompok.
6. Melakukan refleksi pengalaman belajar
Setelah kelas selesai menyajikan portofolio dengan kegiatan show-case maka dilakukan refleksi pengalaman belajar. Merefleksi berarti bercermin, maknanya adalah bercermin dari pengalaman belajar portofolio baik yang dilakukan secara individu, kelompok maupun secara klasikal. Dalam refleksi siswa diajak untuk mengevaluasi tentang apa dan bagaimana mereka telah belajar, serta apa yang akan dilakukan sendainya melakukan portofolio di kemudian hari. Refleksi pengalaman belajar berguna untuk menghindari kesalahan di masa mendatang serta untuk meningkatkan kinerja belajar siswa.
KEPUSTAKAAN:
  1. Depdiknas. 2006. Model – Model Pembelajaran yang Efektif. Bahan Sosialisasi KTSP. Jakarta. Depdiknas
  2. Depdiknas. 2007. Pedoman Pengembangan Silabus dan Model Pembelajaran. Buku IV. Jakarta: Dikmenum Depdiknas
  3. Kurikulum 2004. Mata Pelajaran Kewarganegaraan Permendiknas No 22 tahun 2006 tentang Standar Isi. Lampiran Standar Isi
  4. Pendidikan Kewarganegaraan Suwarma Al Muchtar, dkk. 2007. Strategi Pembelajaran PKn. Jakarta : UT

Minggu, 29 Juli 2012

KARAKTERISTIK PEMBELAJARAN PKn

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran dengan keunikan tersendiri. PKn dimaknai sebagai pendidikan nilai dan pendidikan politik demokrasi. Hal ini mengandung konsekwensi bahwa dalam hal perancangan pembelajaran PKn perlu mempertahtikan karakteristik pembelajaran PKn itu sendiri.
Dalam standar isi 2006 dijelaskan bahwa PKn persekolahan atau mata pelajaran PKn adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
PKn dalam kurikulum perguruan tinggi juga tidak lepas dari nilai-nilai bangsa yang dijadikan arah pengembangan PKn sebagai mata kuliah. Kompetensi dasar mata kulaih PKn di PT adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis berkeadaban; menjadi warga negara yang memiliki daya saing; berdisiplindan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila (S-K Dirjen Dikti No 43/Dikti/2006)
Dalam hal tujuan, PKN persekolahan memiliki tujuan sebagai berikut; agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.
  1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
  2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi
  3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
  4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
Menyimak hal–hal di atas, dapat dinyatakan bahwa PKn mengemban misi sebagai pendidikan nilai dalam hal ini adalah nilai-nilai filosofis dan nilai konstitusional UUD 1945. Di sisi lain adalah pendidikan politik demokrasi dalam rangka membentuk warganegara yang kritis, partisipatif dan bertanggung jawab bagi kelangsungan negara bangsa .
Dalam naskah KBK 2004 dinyatakan bahwa Pembelajaran dalam mata pelajaran Kewarganegaraan merupakan proses dan upaya dengan menggunakan pendekatan belajar kontekstual untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan karakter warga negara Indonesia. Pendekatan belajar kontekstual dapat diwujudkan antara lain dengan metode-metode: (1) kooperatif, (2) penemuan (discovery), (3) inkuiri (inquiry) (4) interaktif, (5) eksploratif, (6) berpikir kritis, dan (7) pemecahan masalah (problem solving). Metode-metode ini merupakan kharakteristik dalam pembelajaran PKn

PENGERTIAN MORAL DALAM PKn

Pengertian moral, menurut Suseno (1998) adalah ukuran baik-buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat, dan warga negara. Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral baik dan manusiawi. Sedangkan menurut Ouska dan Whellan (1997), moral adalah prinsip baik-buruk yang ada dan melekat dalam diri individu/seseorang. Walaupun moral itu berada di dalam diri individu, tetapi moral berada dalam suatu sistem yang berwujud aturan. Moral dan moralitas memiliki sedikit perbedaan, karena moral adalah prinsip baik-buruk sedangkan moralitas merupakan kualitas pertimbangan baik-buruk. Dengan demikian, hakekat dan makna moralitas bisa dilihat dari cara individu yang memiliki moral dalam mematuhi maupun menjalankan aturan.
Setelah memahami pengertian dan makna moral di atas, coba Anda jelaskan perbedaan antara moral dengan moralitas? Sebagai contoh, Anda tentu dapat memberikan contoh perilaku moral yang baik dan kurang baik. Bagaimana cara Anda membelajarkan moral baik dan tidak baik pada siswa? Sebaiknya diawali dengan menceritakan kejadian atau kasus anak bermoral baik atau kurang baik. Cerita Malin Kundang merupakan contoh cerita rakyat yang menggambarkan anak bermoral tidak baik. Buatlah cerita tersebut semenarik mungkin sehingga anak dapat memaknai akibat moral Malin terhadap ibunya. Anak akan belajar bahwa karena sikap moral yang tidak baik, Malin mendapat kutukan dari Tuhan dan sanksi moral dari masyarakat (dicemooh, tidak mendapat teman). Setelah mendengarkan cerita, coba lanjutkan pembelajaran dengan metode sosiodrama/bermain peran, yang memungkinkan anak memainkan peran-peran dalam cerita Malin Kundang.
Ada beberapa pakar yang mengembangkan pembelajaran nilai moral, dengan tujuan membentuk watak atau karakterstik anak. Pakar-pakar tersebut di antaranya adalah Newman, Simon, Howe, dan Lickona. Dari beberapa pakar tersebut, pendapat Lickona yang lebih cocok diterapkan untuk membentuk watak/karakter anak.
Pandangan Lickona (1992) tersebut dikenal dengan educating for character atau pendidikan karakter/watak untuk membangun karakter atau watak anak. Dalam hal ini, Lickona mengacu pada pemikiran filosof Michael Novak yang berpendapat bahwa watak atau karakter seseorang dibentuk melalui tiga aspek yaitu, moral knowing, moral feeling, dan moral behavior, yang satu sama lain saling berhubungan dan terkait.
Lickona menggarisbawahi pemikiran Novak. Ia berpendapat bahwa pembentukan karakter atau watak anak dapat dilakukan melalui tiga kerangka pikir, yaitu konsep moral (moral knowing), sikap moral (moral feeling), dan perilaku moral (moral behavior). Dengan demikian, hasil pembentukan sikap karakter anak pun dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral.

Sebaiknya Anda lihat bagan Lickona di bawah ini:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes
Tetukoinposting.com: Ujian nasional tidak berhasil,pukulan telak bagi sertifikasi guru. Bukan tidak mungkin seluruh elemen masyarakat akan mempertanyakan kinerja guru dengan diberikanya tunjangan sertifikasi. Iklim tidak baik ini hendaknya disikapi dengan penuh kearifan untuk memperbaiki kinerja guru.